10 contoh peraturan daerah. KOMPAS. 10 contoh peraturan daerah

 
 KOMPAS10 contoh peraturan daerah  Kedudukan Peraturan Menteri setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan berkaitan pada Hierarki

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR-GR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia (RI) dan Tata Urutan. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam. Bapak dan Ibu Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2. Secara garis besar, peraturan dibagi menjadi dua macam, yaitu peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Materi pokok: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengorganisasian, Penyelamatan Naskah Kuno, Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan. 2017; DOWNLOAD. 14. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;. Kaki. 44 tahun 1950 yang mengatur perihal terkait Pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2023. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Intruksi Bupati / Walikota. Penjelasan : 35 hlm. 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan. Pd Diposting pada 13 Juni 2022. Kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, dalam hirarki perundang-undangan adalah di bawah Undang-Undang. PERDA 2023. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022. : BALI (PROVINSI) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan:Peraturan Daerah. com I. Namun hingga kini, masih muncul masalah akibat perda. Peraturan Daerah Provinsi. 10. 2. 1. Ironisnya Menteri Kehutanan pada bulan Juli 2007 menemukan lagi Perda yang melegalkan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru yang jelas-jelas merusak lingkungan sekaligus melanggar UU tentang Lingkungan (Kompas, 31 Juli 2007). 2. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan. U. Contoh Agenda Kegiatan 1. Berikut ini proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN. PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang : a. Selamat Datang Di Website Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangJDIH Pemerintah Provinsi Jambi. bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KOMPAS. Daerah Kabupaten/Kota; 10. 10 9 Pasal 29 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Mengenai Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Nomor 43); 24. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 4. U. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang. Yogyakarta: Deepublish (Group CV. Tingkatkan Kemampuan Layanan Anggota JDIH Jawa Barat melalui Workshop. Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 8. 3. Hal tersebut berarti yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai. Mengingat : 1. Pertama, jika ada pihak yang. 2021. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi tertentu. PERATURAN DAERAH Tahun 2021 No 12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang. 10: peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan perseroan terbatas penjaminan kredit daerah kalimantan barat : 7: 2012: berlaku: 59: 11: peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 4 tahun 2012 tentang sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor. Jakarta -. 000. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ”. Nomor 28 Tahun 2018 ten tang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan. CATATAN: Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 15 November 2022. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. jakarta. Pada nama Peraturan Bupati perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Bupati yang diubah. TEKNIK PENYUSUNAN PERDA Sumber: Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. Perilaku merokok di Indonesia dan di Kabupaten Bandung khususnya sudah sangat mengkhawatirkan. TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF. 10: 2019: perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jawa barat: berlaku: peraturan daerah jawa barat: 12: 2019: perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam: berlaku: form pencarian. 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11). Peraturan Daerah (PERDA) NO. Identifikasi Masalah Rokok menyebabkan berbagai macam gangguan, penyakit, menurunkan kualitas hidup dan kematian dini, terutama bagi bayi dan anak-anak. Pembentukan peraturan daerah. 143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dianggap menghambat investasi. Dokumen : Kota Bekasi. – PowerPoint PPT presentation. Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) selesaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) itu. Subjek : -. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah. kedalam peraturan daerah yang merupakan salah satu instrument hukum positif di Negara Republik Indonesia. 9. 2. 9 Tahun 2022 ttg APBD T. Detail. Jika. 32 tahun 2004 tentang. Peraturan Daerah ini berisi mengenai ruang lingkup, fungsi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Senin, 20 Juni 2016 14:59 WIB. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. 5 b) jenis peraturan kepala desa. Detail Download. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. perubahan atas peraturan daerah kota bandung nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PERATURAN DAERAH Tahun 2021 No 9. KOMPAS. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; 10. PENETAPAN RPJPD •Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode. TENTANG DATABASE PERATURAN. 01. Pasal 18 Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinTahapan Pembentukan Peraturan Daerah. NOMOR 10 TAHUN 2016 SERI E. Utamanya sejak pelaksanaan Otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang- Banyak Perda Bermasalah, Contohnya di 3 Daerah Ini. PENDAHULUAN. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. pemerintahan dalam negeri daerah penomorannya secara otomatis dan satu pintu dilakukan oleh subbagian tata -. Garut I. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal Peraturan Daerah No. 10 Maret 2023. . Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Malang sebagai jasa dengan pelayanan yang bertaraf. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan Pihak Ketiga dan. Dikutip dari buku Hukum Pemerintahan Daerah karya Novi Juli Rosani Zulkarnain (2020: 3), pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan; 2. Pemboran mesin tanah basah 105. keputusan bupati. Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Avg rating:3. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: ”Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untukLiputan6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Judul. Peraturan Perundang-undangan. d. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH . untuk memudahkan tenaga perancang Peraturan Daerah (legal drafter) dalam menyusun dan menarik norma. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. . Lain-lain. Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Amandemen Undang-Undang . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. Sebagaimana secara eksplisit telah disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV), negara Indonesia adalah negara hukum. Katalog. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIBIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pencabutan Perda tersebut sebagai respon perkembangan serta perubahan kewenangan. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk. 14 Feb 2023. 000,- Percontoh - 5 - c. 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik. com, JAKARTA - Disharmoni antarkementerian dan lembaga diakui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyebab timbulnya peraturan daerah (perda) bermasalah. Peraturan Daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KETAHANAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang : a. Peraturan Daerah Pengertian Peraturan Daerah. Contoh dari peraturan pusat adalah. Demikian halnya di DIY terdapat 83 perda dibatalkan. peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum : 8: 2018: berlaku: 123: 115: peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus : 7: 2018: berlaku: 33: 116 12. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya adalah terkait dengan persoalan pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 14 September 2023. 2. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD. 16. Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Jawa Tengah (Provinsi) Pemrakarsa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023. 8. . Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI CALON TENAGA. Detail. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah: 3. Pengertian Peraturan Daerah Menurut UU No. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (“Peraturan Walikota. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 9. 9. Samsul Wahidin. jdih pemerintah kota bandung pembentukan forum komunikasi anak kota bandung periode tahun 2015 2017. -98- ILLUSTRASI KERTAS KERJA PEMDA SETELAH NERACA D K D K D K D K D K D K. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR RI/1998. Judul. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2014 Tentang TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM. Bupati adalah Bupati Batang. Peraturan pemerintah sangatlah penting dikeluarkan apabila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Perda dibentuk untuk. Informasi Berkala: 01-Nov-2021: Download: INFORMASI PROSEDUR PERINGATAN EVAKUASI DINI DAN KEGAWATDARURATAN 1 5 downloads. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 7A: 4. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang : a.